Soal Temuan OPD Tekor di Lingkup Pemprov, Plt Gubernur Sulsel Akan Beri Sanksi

  • Bagikan
Soal Temuan OPD Tekor di Lingkup Pemprov, Plt Gubernur Sulsel Akan Beri Sanksi
Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman bakal mengevaluasi OPD di lingkup Pemprov Sulsel

Makassar, CakrawalaSulsel – Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman bakal mengevaluasi OPD di lingkup Pemprov Sulsel, sebagai bentuk ketegasan untuk mendorong perbaikan prosedur tatanan penganggaran lebih baik.

Ada beberapa catatan BPK atas pemeriksaan laporan keuangan dan laporan kinerja Pemprov Sulsel untuk tahun 2020. Salah satunya, ditemukannya pada tiga OPD yang tekor pada kas bendahara atau adanya sisa kas yang merupakan kas di bendahara pengeluaran yang belum disetorkan ke kas daerah sampai dengan 31 Desember tahun 2020.

Baca Juga: Andi Sudirman: Turunnya Peringkat Opini WTP dari BPK Ini Jadi Catatan Penting Pemprov Sulsel

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan predikat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap Laporan Hasil Pertanggungjawaban (LHP) Pemprov Sulsel atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Sulsel Tahun Anggaran 2020.

“Catatan dari BPK ini akan kami jadikan sebagai bahan evaluasi dan pemeriksaan lebih lanjut untuk OPD terkait,” tegas Andi Sudirman.

Menurutnya, pemeriksaan yang dilakukan ini atas rekomendasi dari Inspektorat. Sehingga, kata dia, kejadian tersebut tidak berulang kembali di tahun ini.

Baca Juga: Plt Gubernur Sulsel dan GIZ Bahas Rencana Proyek Koridor BRT Kawasan Mamminasata

Selain itu, membentuk tim kerja yang lebih baik dan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan sistem pemerintahan.

“Kami butuh penguatan tim TAPD serta OPD. Tindak lanjut dalam 60 hari akan ditegasi untuk selesaikan dan jika ditemukan pelanggaran akan mengacu pada rekomendasi. Sanksi akan diberikan sesuai rekomendasi inspektorat,” tegasnya.

Baca Juga: Luwu Utara Hadirkan Market Place Lokal, Bupati Indah Ajak Masyarakat Belanja Melalui e-Mall

Hal ini juga menjadi warning untuk semua OPD. Sebagai pejabat negara, harus hati-hati.

“Setiap rupiah yang masuk ataupun yang keluar harus dipertanggungjawabkan sebaik-baiknya untuk orang banyak,” pesan Andi Sudirman. (*)

  • Bagikan