Andi Sudirman: Turunnya Peringkat Opini WTP dari BPK Ini Jadi Catatan Penting Pemprov Sulsel

  • Bagikan
Andi Sudirman: Turunnya peringkat opini WTP dari BPK Ini, Jadi Catatan Penting Pemprov Sulsel
Plt Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman

Makassar, CakrawalaSulsel – Plt Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman menegaskan, penurunan opini dari Badan Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Hasil Pertanggungjawaban (LHP) BPK-RI Perwakilan Sulsel atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Sulsel Tahun Anggaran 2020 ini menjadi catatan penting bagi Pemprov Sulsel.

Itu dikatakan Andi Sudirman saat Rapat Paripurna dengan agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI Perwakilan Sulsel atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi Sulsel Tahun Anggaran 2020 di DPRD Sulsel, Jumat (28/5/21).

Andi Sudirman mengatakan, Pemprov Sulsel turun opini dari wajar tanpa pengecualian (WTP) pada 2019 menjadi wajar dengan pengecualian (WDP) pada 2020. Turunnya peringkat opini dari BPK ini, menjadi catatan penting bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk kedepannya berbuat lebih baik lagi.

Baca Juga: Soal Pengelolaan Sampah, Dirjen PSLB3 KLHK Minta Pemprov Sulsel Turun Tangan

“Pemeriksa kali ini berbeda dengan tahun sebelumnya, ada pemeriksaan laporan keuangan dan juga pemeriksaan terhadap kinerja,” katanya.

Menurutnya, hal ini menjadi evaluasi membangun Sulawesi Selatan dengan perbaikan sistem keuangan yang lebih baik.

“Segala nilai opini WDP pada LHP atas LKPD tahun anggaran 2020 ini, saya tidak ingin menempatkan satu nama di atasnya atau kelompok diatasnya sebagai kesalahan. Tapi ini adalah sebagai momentum untuk kami memperbaiki ke depan, untuk saling bekerja sama, untuk menjadi tim kerja yang mendorong kami untuk memperbaiki prosedur tatanan penganggaran tahun 2021 untuk jauh lebih baik ke depan,” tegasnya.

Baca Juga: Pemprov Sulsel Komitmen Ambil Peran Dukung Penyelenggaraan JKN

Ia mengaku, akan melakukan akselerasi dalam perbaikan-perbaikan perbendaharaan dan kinerja ke depan. Mendorong dalam menciptakan ketertiban dan pelayanan yang semakin meningkat bagi masyarakat banyak.

Pemprov Sulsel terus berupaya semaksimal mungkin untuk tetap berkomitmen melakukan langkah-langkah perbaikan dalam tata kelola keuangan. Penyampaian LHP ini adalah merupakan rangkaian kegiatan pemeriksaan yang diamanahkan pada UU Nomor 15 Tahun 2006 Tentang BPK.

Olehnya itu, dirinya berharap hasil pelaksanaan audit oleh BPK akan memberikan gambaran faktual terkait pengelolaan keuangan Provinsi Sulsel dalam Tahun Anggaran 2020 dan memberikan penegasan terhadap langkah perbaikan.

“Koreksi dan penyempurnaan yang harus segera dilakukan sebagai rujukan dalam melakukan evaluasi terkait permasalahan pada setiap tahapan pengelolaan keuangan,” harapnya.

Baca Juga: Pemkab Gowa Usulkan 613 Formasi CPNS, Kamsina: Jangan Percaya Calo Pendaftaran Tahun Ini

Dalam kesempatan itu, dia mengimbau OPD agar melakukan pembenahan yang berkesinambungan terhadap pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang/aset daerah, tingkatkan kinerja bersama Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD) sedari proses perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan APBD.

“Tingkatkan tertib administrasi dan sistem pengawasan yang efektif dengan memperkuat peran dan fungsi lembaga pengawasan internal untuk memberikan peringatan dini dan ruang konsultatif sebagai langkah pengawasan dan pencegahan guna mengantisipasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi daerah. Tandasnya.

Rapat Paripurna tersebut dihadiri, Ketua DPRD Sulsel, Andi Ina Kartika Sari, Sekda Sulsel, Abdul Hayat Gani, Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Sulsel, Wahyu Priyono, Wakil Ketua serta segenap Anggota DPRD Sulsel, dan para pimpinan OPD Lingkup Pemprov Sulsel, Kepala BPKP Sulsel. (*)

  • Bagikan