Imigrasi Sulsel dan Pemkab Takalar Bahas Rencana Pembentukan UKKI yang Belum Terealisasi

  • Bagikan
Imigrasi Sulsel dan Pemkab Takalar Bahas Rencana Pembentukan UKKI yang Belum Terealisasi
Imigrasi Sulsel dan Pemkab Takalar Bahas Rencana Pembentukan UKKI yang Belum Terealisasi

Makassar, CakrawalaSulsel – Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Sulsel Dodi Karnida mengunjungi Sekretaris Daerah Takalar H. Arsyad yg mewakili bupati. Hal ini untuk berkordinasi terkait Perjanjian Kerjasama (PKS).

Kunjungan pejabat Imigrasi itu, untuk berkordinasi kembali sehubungan dengan telah dibuatnya Perjanjian Kerjasama (PKS) Antara Pemkab Takalar dengan Ditjen Imigrasi tentang rencana pembentukan Unit Kerja Kantor Imigrasi (UKKI) di Takalar.

PKS sendiri telah ditandatangani oleh Bupati H. Syamsari, dan Dirjen Imigrasi DR. Ronny F. Sompie di Ditjen Imigrasi Jakarta, pada tanggal 17 Januari 2020, lalu.

Rencana pembentukan UKKI tersebut hingga saat ini belum terealisasi dikarenakan terkendala adanya wabah corona pada awal tahun 2020 sehingga anggaran yang tersedia, dialihkan (refocusing) untuk penanganan wabah Covid-19.

Baca Juga: Tingkatkan Pelayanan Paspor, Imigrasi Sulsel Gencar Dalam Kegiatan Jemput Bola

Sekda Takalar H. Arsyad yang didampingi Irwan Yunus Staf Ahli Bupati dan Agussalim Kabag Hukum, mengatakan komitmen Pemkab Takalar tetap ingin membangun UKKI, walaupun harus menyesuaikan dengan dinamika yg ada terkait pandemi Corona.

“Sudah tercatat sebanyak 11 investor yg dikordinir oleh Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Jakarta untuk berinvestasi di sini,” katanya, Jumat (7/5/21).

Semantara itu, Dodi mengatakan pihak jajaran keimigrasian selalu berkomitmen untuk melakukan pelayanan yang mendekat kepada masyarakat.

“Kebetulan pada tahun 2019 ada permohonan dari Pemkab Takalar sehingga aspirasi tersebut ditindaklanjuti oleh Ditjen Imigrasi dengan mengundang Bupati untuk duduk bersama membuat PKS Tahun 2020,” kata Dodi yang didampingi Kepala Kantor Imigrasi (Kakanim) Makassar Agus Winarto serta Kasi Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Keimigrasian Arifandi.

Baca Juga: Jemput Bola, Imigrasi Makassar Buka Eazy Paspor di BPK Sulsel

Dikatakan Dodi, salah satu pertimbangan kami dalam membuat PKS ini adalah Kabupaten Takalar termasuk Pusat Strategi Nasional (PSN) yg diatur dalam Peraturan Presiden dan juga memiliki garis pantai yg panjang serta tidak jauh dari ibukota negara yg baru di Kalimantan.

“Jika saat ini secara bertahap sedang dibangun kawasan industri di lahan seluas 350 Hektar dari seluruhnya 3.000 Hektar maka Kawasan Industri Takalar (KITA) ini akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dan menjadi daerah favorit bagi para investor sehingga kehadiran imigrasi menjadi sangat relevan,” tandasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kakanim Makassar, Agus Winarto menyatakan, dalam suatu UKKI itu, pejabat Imigrasi yang akan di tempatkan hanya sebanyak 1 atau 2 orang saja yaitu sebagai penyelia (supervisor).

Baca Juga: Saat Ini, BPJS Kesehatan Lakukan Pemetaan Pemenuhan Fasilitas Kesehatan di Daerah Terpencil

Selebihnya ialah pegawai Pemda yang diperbantukan yaitu untuk melakukan kegiatan pelayanan keimigrasian (penerbitan paspor bagi WNI maupun izin tinggal bagi WNA) dan kegiatan pengawasan keimigrasian khususnya pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan WNA.

“Jadi UKKI ini merupakan bagian/cabang dari Kanim Makassar dan merupakan cikal bakal terbentuk suatu kantor imigrasi,” terangnya. (Cs/*)

  • Bagikan