Kakanwil Kemenkumham Sulsel Ikuti Upacara Hari Bakti Pemasyarakatan

Kakanwil Kemenkumham Sulsel, Harun Sulianto Ikuti Upacara Hari Bakti Pemasyarakatan
Kakanwil Kemenkumham Sulsel, Harun Sulianto mengiikuti Upacara Hari Bakti Ke-57 Pemasyarakatan, secara Virtual di Aula Kanwil, Selasa (27/8)

Makassar, CakrawalaSulsel – Kakanwil Kemenkumham Sulsel, Harun Sulianto mengiikuti Upacara Hari Bakti Ke-57 Pemasyarakatan, secara Virtual di Aula Kanwil, Selasa (27/8).

Kakanwil Kemenkumham Sulsel, Harun hadir bersama Kadiv pemasyarakatan Edi Kurniadi, Kadiv Admininistrasi Sirajudin, Kabid Pembinaan Rahnianto, Kabid Intelejen dan Penindakan Keimigrasian Mirza Akbar dan Para Kepala UPT Pemasyarakatan serta Jajarannya mengikuti secara virtual dari tempatnya masing.

Acara tersebut dipusatkan di Graha Pengayoman Kemenkuham Jakarta. Bertindak sebagai  inspektur Upacara, Menkopolhukam  Prof. Mohmammad Mahfud MD.

Baca Juga: Perkuat Zona Integritas, Inspektur Jenderal Minta Kemenkumham Sulsel Terus Berinovasi

Menurut Mahfud MD, Institusi Pemasyarakatan adalah sebuah simbol dari upaya pendobrakan warisan kolonial, yang tidak mencerminkan ideologi Pancasila.

“Lembaga Pemasyarakatan ditunutut untuk mampu mengubah karakter kepribadian pelanggar hukum menjadi lebih baik,” katanya.

Sistem peradilan pidana saat ini, menurut Mahfud, memiliki kecenderungan prison-oriented atau dalam menyelesaikan masalah kejahatan selalu berujung pada pemenjaraan.

Konsepsi penjara sebagai ultimum remidium (upaya terakhir) kini telah bergeser menjadi premium remidium (upaya utama). Kondisi overcrowded sebenarnya hanyalah sebuah “ekses” atau efek samping.

Baca Juga: Irjen Kemenkumham RI, Razilu Isi Tauziah Tarawih di Lapas Makassar

“Justru yang menjadi masalah utama sebenarnya adalah Kebijakan Kriminal kita,” ujarnya.

Saat ini, lanjut Mahfud, masyarakat kita belum tercerahkan. Mereka masih terperangkap mindset punitif sehingga reaksi-reaksi seperti pemberian derita, penjeraan, penyiksaan.

“Atau bahkan pembinasaan adalah ekspektasi yang mereka harap terwakili oleh institusi Lembaga Pemasyarakatan,” tuturnya.

Untuk itu, pemasyarakatan dituntut untuk mampu membangun kapasitas pribadi para pelanggar hukum agar menjadi pribadi yang lebih baik. Melalui pembinaan yang berkesinambungan, sistematis, dan terarah dengan mengedepankan perlakuan yang manusiawi dan menghormati hak-hak mereka sebagai manusia.

Baca Juga: Spesialis Pencurian di Takalar Diamankan Polisi, Uangnya Digunakan Foya-foya

“Inilah keyakinan yang sampai saat ini perlu kita perjuangkan, kita sebarkan, kita tularkan agar menjadi kesadaran kolektif dan akhirnya menjadi budaya bersama,” kata Menko Mahfud. (*)