DPP Poros Rakyat Indonesia Minta Tambang Liar di DAS Je’neberang Segera Ditindak, Jangan Biarkan Ekploitasi Alam

  • Bagikan
DPP Poros Rakyat Indonesia Minta Tambang Liar di DAS Je’neberang Segera Ditindak, Jangan Biarkan Ekploitasi Alam
DPP Poros Rakyat Indonesia Minta Tambang Liar di DAS Je’neberang Segera Ditindak, Jangan Biarkan Ekploitasi Alam

Gowa, CakrawalaSulsel – Akibat penambangan liar yang terus terjadi di Kabupaten Gowa, tepatnya Daerah Aliran Sungai (DAS) Je’neberang menjadi perhatian serius DPP LSM Poros Rakyat Indonesia.

Ketua DPP Lembaga Poros Rakyat Indonesia Jafar Sainuddin, saat ditemui di kantornya mengatakan bahwa kerusakan yang terjadi sebagian besar disebabkan oleh manusia rakus yang mengekplore aliran sungai Je’neberang dan di tambang secara membabi buta.

Menurutnya, mereka tutup mata akan resiko menambang liar di sepanjang aliran Bendungan Bili Bili tersebut.

“Ada tambang di bawah bendungan bili bili. dua titik dengan jarak kurang lebih 3-5 km dari bibir bendungan bili bili, terlihat ada dua tambang, dan jarak tambang ini hanya kurang lebih 500 meter,” katanya, Sabtu (17/4).

“Satu di antara tambang C dikelolah oleh inisial HB untuk yg pakai Alat Excavator sebanyak 3 biji. Bukan tambang kecil, satu lagi pakai 5-7 mesin penghisap pasir. Sungguh sangat menakutkan akibat yang akan muncul jika tambang ini terbiarkan oleh Tim Terpadu,” sambungnya.

Lebih lanjut ia membeberkan saat kunjungannya di Bonto-bonto, Desa Romangloe, kami melihat mobil lalu-lalang dengan kondisi jalanan akibat curah hujan dan mobil yg lewat 50-100 perhari. Menurutnya, sangat miris melihat kondisi alam diperlakukan seperti itu, sepertinya ini mungkin yg dimaksud Eksploitasi.

Sisi lain tambang jalur kanan di pertigaan jalur jalan pinggiran sungai, yang dikelola atas nama inisial TB dkk, terdapat mesin pompa penghisap Pasir.

“Ini juga sangat menakutkan, karena berada di satu titik lokasi yang mampu menghisap kurang lebih 700-1200 Ton perhari, di satu titik aliran sungai Jeneberang,” bebernya.

“Sayangnya menurut info dari pihak mereka ada Oknum angkatan Darat yg membekingi, tidak ada yg berani tutup iye, sudah sering Petugas kesini, tapi tetap berjalan ucap salah satu warga (takut disebut namanya) di dekat pos retribusi kampung,” lanjut Ketua DPP Poros Rakyat.

Kecamatan Bonto Marannu dunia tambang bukan hal baru. Dari tahun ke tahun di wilayah Gowa, Sulawesi Selatan, sudah menjadi lahan basah buat pelaku-pelaku tambang. Bahkan, seakan-akan menjadi milik TUAN TAKUR. Artinya, tidak takut kepada siapapun, karena jelas tidak ada Ijinnya, dan memang di wilayah sungai Jeneberang di bawah Dam Bili Bili sangat dilarang untuk ditambang.

“Anehnya penambangan ini terbiarkan. Mungkin juga sudah tidak takut sama pencipta Bumi,” ujarnya.

Jafar Sainuddin menegaskan, Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa wajib menormalisasi dan menutup tambang yg ada di bawah sungai Jeneberang sekaligus menjaga Sungai Jeneberang sebagai ICON Kabupaten Gowa. Terlepas bahwa sungai itu dibawah naungan BBWSPJ, tidak bisa dipungkiri bahwa sekiranya sungai Jeneberang mampu di rawat maka akan menjadi Destinasi mancing terpanjang, dan akan menjadi agrowisata kelas nasional.

Termasuk perusahaan yg bergerak di Tonk kraser sebaiknya barang yg masuk wajib dari tambang yg Legal, karena sesungguhnya selama ini perusahaan ini menjadi bagian Penadah barang ilegal dari tambang liar yg ada di Sungai Jenebrrang.

“Atau tidak menutup kemungkinan yang punya perusahaan sendiri menambang secara ilegal dalam pelaksanaan mekanisme tambang, dan atau mungkin Ilegal dalam Ijin operasinya,” tegasnya.

Penambangan yang terjadi di aliran Sungai Je’neberang sudah berjalan puluhan Tahun, dan itu di lakukan setiap hari akan menyebabkan kerusakan lingkungan di kawasan Sungai.

“Ada baiknya jika DPDR Kab. Gowa membuat Pansus untuk membentuk Tim Independen yang tidak terkontaminasi oleh kepentingan sesaat. Dan membuat analisis standar keamanan lingkungan, terhadap pertambangan ke beberapa perusahaan besar yang diduga melakukan penambangan secara ilegal dan tidak peduli dampak Lingkungan,” ucap yang akrab di sapa Daeng Ngemba.

Ia juga berharap agar Pemda Gowa segera membentuk Tim Investigasi untuk meninjau aktivitas eksploitasi di kawasan perkampungan-perkampungan yang berada di wilayah Kabupaten Gowa. Dibeberapa kecamatan.
Kec Bontonompo, kelurahan Kalaserenna, di wilayah ini info masyarakat disana bahwa sudah beroperasi kurang setahun, dan masyarakat disana resah dengan Ekploitasi para penambang disana yg kurang lebih 5 titik dan semua Ilegal.

Kec Pallangga, Bajeng, Bontomarannu, Pattallassang, khusus tambang tanah. Seharusnya wajib sesuai prosudur jangan asal libas dan membawa nama beking kopi susu.

“Kami berharap kepada Pemda Gowa dan aparat penegak Hukum untuk menindak tegas Oknum Mafia Tambang yang ter indikasi menerima kucuran fee sehingga terkesan adanya pembiaran aktivitas penambangan secara terang-terangan”, harap Ketua DPP Lembaga Poros Rakyat.

Jika perlu GAKKUM wajib dilibatkan. Jangan biarkan perlakuan ini menjadi kesalahan berantai, sdh waktunya dibikin Rapi dan ditata sesuai juknis pelaksanaan tambang yg sehat, hadirkan semua yg punya kompoten dalam menganalisa dan menemukan tambang yg sopan lingkungan.

Lebih Lanjut ketua Lembaga Poros Rakyat Indonesia (LPRI)  Jafar Sainuddin beserta seluruh elemen Masyarakat mengatakan, semakin tidak percaya DPRD, PEMDA dan APH.

Segera Evaluasi kinerja tim terpadu, jangan sampai ada oknum tim terpadu malah yg melakukan kegiatan tambang, padahal seharusnya mereka yg menjadi barometer penegakan hukum secara profesional.

“Dan yang utama segera periksa segala administrasi yang dikantongi oleh kelima Perusahaan Besar yaitu, PT. Harfiah Graha Persada, PT. Sinar Jaya Lestari. PT. Tri Star Mandiri, PT. Tri Putra dan PT. Catur Sakti Persada,” tegas Jafar Sainuddin.

Selain itu, juga mendesak agar sesegera mungkin DPRD Gowa membuat Pansus tambang yang melibatkan DLH GAKKUM dah BBWSPJ.

“Kami mendesak DPRD Kab. Gowa agar membuat Pansus yang melibatkan DLH, POLRES, GAKKUM dan BBWSPJ. Untuk mengeluarkan maklumat perihal  pemberhentian kegiatan Tambang sebelum resmi dinyatakan tambang yg memenuhi Unsyur kelayakan operasi, termasuk kordinatnya.

“Dan membuat RDP yang melibatkan seluruh stakeholder. Dan jika dibutuhkan dilanjutkan ke pelaporan kerana Hukum,” tutup Ketua DPP Lembaga Poros Rakyat Indonesia. (*)

  • Bagikan