Jokowi Minta Komnas HAM Bekerja Penuh Independensi Soal Tewasnya 6 Laskar FPI

  • Bagikan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) Minta Komnas HAM Bekerja Penuh Independensi Soal Tewasnya 6 Laskar FPI
Presiden Joko Widodo (Jokowi) Minta Komnas HAM Bekerja Penuh Independensi Soal Tewasnya 6 Laskar FPI

Jakarta, RakyatNews.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pihaknya sudah meminta Komnas HAM agar bekerja dengan penuh independensi, menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dalam peristiwa tewasnya enam laskar FPI di tol Cikampek.

Komnas HAM sendiri telah memberikan rekomendasi terkait kasus tersebut kepada pemerintah untuk kemudian dapat ditindaklanjuti.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md, mengatakan, empat rekomendasi itu sepenuhnya sudah disampaikan kepada Presiden agar diproses secara transparan, adil, dan bisa dinilai oleh publik.

Lihat Juga: Suhail Mohammed Sebut Di UEA Ada Nama Jalan dan Masjid Jokowi

“Yaitu bahwa temuan Komnas HAM yang terjadi di tol Cikampek km 50 adalah pelanggaran HAM biasa,” kata Mahfud Md, dalam kunjungan sejumlah perwakilan terkait hal tersebut di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (9/3).

Ia menegaskan, Presiden Joko Widodo dan pemerintah sama sekali tidak ikut campur dalam penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM terkait peristiwa tersebut. Pemerintah juga tidak pernah meminta agar Komnas HAM menyimpulkan hasil penyelidikannya.

“Kita hanya menyatakan, kalau pemerintah membentuk (TGPF) lagi-lagi dituding timnya orangnya pemerintah, timnya diatur oleh orang Istana, timnya orang dekatnya si A, si B. Oleh sebab itu, kita serahkan Komnas HAM,” tuturnya.

Lihat Juga: Presiden Jokowi Minta Beri Ruang Tingkatkan Produk Lokal Upaya Pemulihan Ekonomi

“Komnas HAM silakan menyelidiki, mau bentuk TGPF (tim gabungan pencari fakta) atas nama di bawah bendera Komnas HAM silakan, mana rekomendasinya kita lakukan,” lanjut Mahfud Md.

Pemerintah juga menyatakan sikap keterbukaannya apabila terdapat bukti-bukti lain terhadap peristiwa tersebut. Sejauh ini, kata Mahfud, penyelidikan Komnas HAM yang sesuai dengan kewenangan undang-undang, tidak menemukan adanya bukti pelanggaran HAM berat.

Lihat Juga: Mahfud MD Sebut Taring KPK Terlihat Usai Tangkap Gubernur Sulsel Terkait Kasus Korupsi

“Komnas HAM sudah menyelidiki sesuai dengan kewenangan undang-undang. Enggak ada (bukti pelanggaran HAM berat),” tegasnya. (*)

  • Bagikan