KPK Usulkan Pembentukan Penguatan Jabatan Fungsional ke Kementerian PANRB

  • Bagikan
KPK Usulkan Pembentukan Penguatan Jabatan Fungsional ke Kementerian PANRB
KPK Usulkan Pembentukan Penguatan Jabatan Fungsional ke Kementerian PANRB

JAKARTA, RAKYATNEWS.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengajukan usulan pembentukan jabatan fungsional baru di lingkungan KPK ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) selaku instansi yang diberikan kewenangan untuk menetapkan kebijakan penyederhanaan birokrasi.

Hal itu menjadi salah satu lembaga negara yang berkomitmen untuk melakukan percepatan reformasi birokrasi melalui transformasi jabatan struktural ke jabatan fungsional.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan jabatan di KPK terdiri dari rumpun struktural, spesialis, dan staf atau administrasi yang sedianya akan disesuaikan ke dalam jabatan-jabatan yang ada di ASN.

“Ini yang kami kaji dan akan kami kukuhkan. Tentunya bekerja sama dan meminta bantuan kepada Kementerian PANRB agar seluruh jabatan fungsional yang ada di KPK ini ada rumahnya,” jelas Firli, saat Audiensi ke Kantor Kementerian PANRB, Kamis (11/02).

Lihat Juga: Menteri PANRB Larang ASN Mudik saat Hari Libur Imlek

Firli mengungkapkan, KPK telah melakukan inventarisasi jabatan fungsional. Ada beberapa jabatan yang sudah dicoba untuk dimasukkan ke dalam rumah jabatan yang ada di kementerian dan lembaga, tetapi masih ada yang kurang tepat.

“Hal ini yang perlu dibahas secara paralel agar tidak tertatih-tatih,” terangnya.

Menanggapi itu, Menteri PANRB Tjahjo Kumolo menyampaikan dukungannya terhadap penguatan jabatan fungsional di KPK. Ia mengaku bahwa Presiden Joko Widodo mengamanatkan Kementerian PANRB untuk mendorong percepatan penyederhanaan birokrasi di instansi pemerintah melalui pengalihan jabatan administrasi ke jabatan fungsional.

Lihat Juga: Firli Sebut Publik Mitra Kerja Utama KPK dalam Fungsi Pemberantasan Korupsi

“Kementerian PANRB siap mendukung pembentukan jabatan fungsional baru di KPK,” ujar Menteri Tjahjo

Pada kesemoatan itu, Ia menyampaikan terkait pengusulan jabatan baru. Dalam penetapan jabatan fungsional, instansi pengusul perlu memperhatikan beberapa hal, seperti adanya mandat atau kebutuhan akan jabatan fungsional tersebut, perbedaan dengan jabatan fungsional yang sudah ada, jenjang karier, dan pengembangan kompetensi jabatan fungsional.

Lihat Juga: Mensesneg Pratikno Lantik 39 Pejabat Tinggi Lingkungan Kemensetneg

Hal yang tidak kalah penting adalah penetapan jabatan fungsional harus memperhatikan keberlangsungan pola karier pegawai. Oleh karena itu, sangat penting untuk dicermati bagaimana keterkaitan satu jabatan dengan jabatan yang lainnya.

“Perlu dirangkum apa yang menjadi spesialisasi dari jabatan tersebut, sehingga nantinya pola karier dalam jabatan tersebut tidak mandek,” paparnya.

Tjahjo meminta KPK agar dalam melakukan mengembangkan jabatan-jabatan fungsional baru, basisnya harus sesuai dengan tugas, fungsi, dan kebutuhan organisasi.

Lihat Juga: PNS Dilarang Keluar Kota saat Libur Panjang, yang Melanggar Dipecat

“Seperti arahan Presiden, yang penting sesuai kebutuhan, bukan keinginan,” tegasnya.

Pada tahun 2020, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 41/2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan pengalihan pegawai KPK menjadi ASN tentu membutuhkan penyesuaian-penyesuaian jabatan.

  • Bagikan