Kakanwil Kemenkumham Sulsel Ikuti Entry Meeting BPK

  • Bagikan
Kakanwil Kemenkumham Sulsel Ikuti Entry Meeting BPK
Kakanwil Kemenkumham Sulsel, Harun Sulianto ikuti Entry Meeting Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Kemenkumham Tahun Anggaran 2020 secara virtual di Aula Kanwil Kemenkumham Sulsel, Kamis (11/02).

MAKASSAR, RAKYATNEWS.ID – Kakanwil Kemenkumham Sulsel, Harun Sulianto ikuti Entry Meeting Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Kemenkumham Tahun Anggaran 2020 secara virtual di Aula Kanwil Kemenkumham Sulsel, Kamis (11/02/2021).

Kegiatan ini turut dikuti oleh Kepala Divisi Administrasi Sirajuddin, Kepala Divisi Keimigrasian Dodi Karnida dan Kepala Divisi Pemasyarakatan Edi Kurniadi bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Anggoro Dasananto yang hadir secara virtual. Selain itu, turut hadir juga Kepala Lapas Makassar Hernowo Sugianto, Kepala Rutan Makassar Sulistyadi, Kepala Rupbasan Makassar Arifuddin, dan Kepala Bapas Makassar Alfrida.

Menkumham Yasonna H. Laoly mengatakan, Laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Kementerian/Lembaga dalam pengelolaan APBN. “Sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab setiap Kementerian/Lembaga Negara, tidak terkecuali Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan kaidah Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku,” Kata Yasonna.

Lihat Juga: Kukuhkan Satopspatnal Pemasyarakatan, Kakanwil Harun Minta Kerja Secara Efektif dengan Teknik Intelejen

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan sejak tahun 2011 hingga tahun 2019 dengan berbagai fluktuasinya. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyandang penghargaan dari Menteri Keuangan sebagai kementerian yang berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI selama 10 kali berturut-turut.

Yasonna mengatakan, ada 5 upaya dalam menjaga kualitas laporan keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yakni menindaklanjuti rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK-RI secara tepat waktu dan sesuai sasaran, Pembinaan penyusunan Laporan Keuangan di tingkat Unit Pusat dan Kantor Wilayah, Koordinasi dengan Kementerian Keuangan selaku pembina penyusunan laporan keuangan dan Pemetaan pegawai sesuai dengan latar belakang pendidikannya.

Menkumham juga menegaskan agar Seluruh jajaranKemenkumham senantiasa memberikan jawaban dan data dukung sesuai dengan permintaan tim BPK RI secara jelas, akurat, dan akuntabel. “Saya yakin, ASN Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Insan Pengayoman akan bekerja dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kewenangan dan amanah yang diembannya. Apabila terdapat hal-hal yang tidak dipahami dengan baik, segera lakukan komunikasi dengan Tim BPK RI,” Tegas Yasonna.

Lihat Juga: Kunjungi Lapas Takalar, Kakanwil Harun Minta Terus Razia Hingga Tidak Ada Peredaran Gelap

Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara 1 (Satu) Hendra Susanto mengatakan bahwa BPK memastikan kualitas pemeriksaannya mengacu pada standar keuangan negara sesuai dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 tentang standar pemeriksaan keuangan negara.

“Pemeriksa harus membangun komunikasi yang efisien dan efektif di seluruh proses pemeriksaan, supaya proses pemeriksaan berjalan dengan lancar dan hasil pemeriksaan dapat dimengerti dan ditindaklanjuti oleh pihak yang bertanggung jawab dan/atau pemangku kepentingan terkait,” Ungkap Hendra.

Hendra Susanto juga mengatakan ada empat pertimbangan opini atas laporan keuangan diantaranya Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam laporan keuangan sesuai SAP, Efektivitas Sistem Pengendalian Intern , dan Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. (*)

  • Bagikan