Kasus Paksa Siswi Berhijab di Padang, Nadiem Minta Pemda Beri Sanksi yang Terlibat

  • Bagikan
Kasus Paksa Siswi Berhijab di Padang, Nadiem Minta Pemda Beri Sanksi yang Terlibat
Kasus Paksa Siswi Berhijab di Padang, Nadiem Minta Pemda Beri Sanksi yang Terlibat

JAKARTA, RAKYATNEWS.ID – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim meminta agar pemerintah daerah segera memberikan sanksi tegas yang terlibat atas kejadian siswi diwajibkan berhijab di SMKN 2 Padang, Sumatera Barat.

Nadiem mengatakan, pemerintah tidak akan mentolerir guru dan kepala sekolah yang melakukan pelanggaran dalam bentuk intoleransi.

Ia mengaku sejak menerima laporan mengenai SMKN 2 Padang, pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk segera mengambil tindakan tegas.

“Termasuk kemungkinan menerapkan pembebasan jabatan agar permasalahan ini menjadi pembelajaran kita bersama kedepannya,” kata Nadiem dikutip Rakyatnews.id melalui video yang diunggah di Instagram, Minggu (24/1).

Lihat Juga: Kemendikbud Sebut Harus Ada Sanksi Tegas soal Sekolah Paksa Siswi Berhijab

Ia menekankan bahwa dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku yaitu pasal 55 UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa setiap anak berhak beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat elektualitas dan usianya bahwa bimbingan orang tua atau wali.

Dan pasal 4 ayat 1 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendisikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif.

“Dengan menjungjung tinggi Hak Asasi Manusia nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa,” katanya.

Lihat Juga: Cek Cara Dapatkan Kuota Internet Gratis dari Kemendikbud

Lanjut ia, Pasal 3 ayat 4 Peraturan Mendikbud No. 45 Tahun 2014 tentang pakaian seragam sekolah bagi peserta didik jenjang pendidikan dasar menengah bahwa pakaian seragam sekolah diatur oleh masing masing sekolah dengan tetap memperhatikan hak setiap warga negara untuk menjalankan keyakinannya masing masing.

Maka sekolah tidak boleh sama sekali membuat peraturan atau imbauan kepada peserta didik untuk menggunakan model pakaian kekhususan agama tertentu, sebagai pakaian seragam sekolah.

“Apalagi jika tidak sesuai dengan agama atau kepercayaan peserta didik,” tegasnya.

Hal tersebut merupakan bentuk intoleransi atas keberagamaan sehingga bukan saja melanggar peraturan undang-undang, melaikan juga nilai-nilai Pancasila dan Kebinekaan.

“Saya mengapresiasi gerak cepat pemda terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran,” ucap Nadiem.

Lihat Juga: Kemendikbud: Bantuan Kuota Internet dari 35,5 Juta Siswa hingga Dosen Sudah Terima

Dirinya mengaku pihaknya akan terus berupaya untuk mencegah adanya praktik-praktik intoleransi di lingkungan sekolah.

Sebagai tindakan konstruktif berdasarkan kejadian ini, dalam waktu dekat kami akan mengeluarkan surat edaran dan membuka hotline khusus pengaduan untuk menghindari terulangnya pelanggaran serupa,” tutup Mendikbud. (RN)

  • Bagikan