Kakanwil ikuti Pengarahan Wamenkumham Soal Perencanaan Kinerja Tahun 2021

  • Bagikan
Kakanwil ikuti Pengarahan Wamenkumham Soal Perencanaan Kinerja Tahun 2021
Kakanwil ikuti Pengarahan Wamenkumham Soal Perencanaan Kinerja Tahun 2021

MAKASSAR, RAKYATNEWS.ID – Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulsel, Harun Sulianto, mengikuti pengarahan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej, secara virtual melalui ruang rapat Kakanwil, Selasa (12/01).

Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Hukum dan HAM, Andap Budhi Revianto yang sekaligus menjabat sebagai Plt. Sekretaris Jenderal mengevaluasi Capaian Kinerja tahun 2020.

Irjen Kemenkumham Andap menyebutkan 3 poin penting yakni Realisasi Anggaran, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), dan SMART.

Lihat Juga: 192 CPNS 2019 di Kemenkumham Sulsel Dibekali Keterampilan Mengelola Informasi Publik

Ia juga membahas terkait Restrukturisasi program 2021-2024 pada Kantor Wilayah yang semula 11 program menjadi 4 program.

Antara lain, Pembentukan Regulasi, Pemajuan dan Penegakan HAM, Penegakan dan Pelayanan Hukum serta Dukungan Manajemen.

“Tujuan akhir kita adalah Kumham pasti di dalam penerapan pelaksanaannya, kita harus lihat arahan Presiden, Prioritas Nasional. Kemudian rencana kinerja kita tahun 2021 terhadap 9 fokus capaian,” Irjen Andap.

Lihat Juga: Dinyatakan Lulus Seleksi CPNS, Kakanwil Kemenkumham Sulsel Sebut 3 Fungsi Harus Dilaksanakan

Sementara Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej membahas terkait SKB 3 Menteri tentang Pelarangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam (FPI).

“Bukan pembubaran, melainkan pelarangan” jelas Edward.

Ia juga mengajak kepada masyarakat untuk tidak terpengaruh dan terlibat dalam kegiatan dan penggunaan simbol FPI.

Lihat Juga: Capaian Kemenkumham Sulsel Tahun 2020 Patut di Apresiasi

“Selanjutnya Kantor Wilayah bertugas memberikan pemahaman masyarakat terkait pelaksanaan SKB tersebut, jaga netralitas sebagai ASN dan menjadi pemersatu bangsa serta wajib berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum,” lanjutnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan pengarahan dari masing-masing kepala Biro pada Sekretaris Jenderal. Kepala Divisi Pemasyarakatan mengikuti kegiatan ini secara terpisah dari Jakarta. (*)

  • Bagikan